Badan Legislasi DPR membeberkan sejumlah pokok penting yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria.

Pembahasan regulasi ini dilakukan usai Baleg menggelar rapat bersama berbagai kelompok masyarakat sipil.

Fokus Pengurangan Ketimpangan dan Konflik Agraria

Anggota Baleg DPR Muhammad Khozin menjelaskan bahwa aturan tersebut dirancang untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah di tengah masyarakat.

Selain itu, regulasi ini memuat mekanisme hukum komprehensif untuk menyelesaikan sengketa dan konflik agraria struktural.

RUU tersebut juga memprioritaskan perlindungan hak atas tanah bagi petani penggarap, buruh tani, nelayan, dan masyarakat adat.

Kelompok marjinal dan perempuan juga masuk dalam daftar sasaran perlindungan hak atas tanah yang diatur secara khusus.

Redistribusi Lahan dan Pembentukan Badan Khusus

Focus lain dari rancangan undang-undang ini adalah redistribusi lahan kepada masyarakat yang belum memiliki tanah.

Pemerima redistribusi juga dipastikan akan memperoleh dukungan ekonomi serta akses pengembangan yang memadai.

Sebelumnya, Rapat Paripurna menetapkan RUU tersebut sebagai usul inisiatif DPR pada Selasa, 8 September 2026.

Regulasi ini turut merencanakan pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Langkah Lanjutan dan Rangkaian Rapat Bersama Elemen Sipil

Politisi PKB tersebut menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria struktural memerlukan keberanian negara dalam mengoreksi kebijakan, izin, serta penguasaan yang terbukti memicu ketimpangan.

Beleid itu pun disiapkan untuk memberikan landasan bagi pemerintah meninjau ulang izin bermasalah serta memulihkan penghidupan masyarakat terdampak.