Selain itu, RUU tersebut mengatur pencegahan agar tanah redistribusi tidak jatuh ke tangan spekulan, perantara, atau pihak yang menguasai lahan dalam skala besar.

Pemerintah nantinya diwajibkan mengawasi berbagai bentuk pengalihan tanah hasil redistribusi guna menghindari upaya mengakali aturan pembatasan.

Sebelum merumuskan poin-poin tersebut, Baleg DPR telah menggelar serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum secara maraton selama dua hari berturut-turut.

Pada Rabu, 9 September 2026, Baleg mengundang sejumlah akademisi dan pakar agraria, termasuk Iwan Nurdin, Idham Arsyad, Ida Nurlinda, serta Sudarsono Soedomo.

Agenda berlanjut pada Kamis, 10 September 2026, dengan menghadirkan Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Ikatan Hakim Indonesia, dan perwakilan Urban Poor Consortium.