Pemerintah terus mematangkan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional yang baru dibentuk sebagai tindak lanjut undang-undang terkait. Rapat pembahasan tersebut digelar di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menyatakan bahwa pertemuan itu membahas penataan organisasi serta tugas-tugas BRAN. Pembahasan dilakukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, BRAN bertugas mengurai kebuntuan hukum dalam penyelesaian konflik agraria. Lembaga ini nantinya menjalankan perencanaan hingga verifikasi objek dan subjek konflik.

Rapat pematangan kelembagaan tersebut dipimpin oleh Menteri PANRB Rini Widyantini. Kepala BRAN Dedi Prasetyo juga turut hadir dalam pertemuan strategis itu.

Menteri PANRB Rini Widyantini membuka pembahasan yang mencakup sumber daya manusia, tugas pokok dan fungsi, serta tujuan BRAN.

Penyelarasan peran ini diharapkan membuat koordinasi antar-lembaga menjadi lebih terarah.

Ossy menambahkan bahwa kejelasan hubungan kerja diperlukan agar pelaksanaan Reforma Agraria berjalan sesuai kewenangan masing-masing.