Badan Legislasi DPR RI mulai menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Undang-Undang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU/XXIII/2025 yang mengamanatkan pembentukan undang-undang khusus mengenai tata cara legislasi.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menjelaskan bahwa penyusunan rancangan tersebut berlandaskan pada ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan konstitusi itu menyatakan secara tegas bahwa tata cara pembentukan undang-undang harus diatur melalui undang-undang tersendiri.

Pembahasan rancangan ini dilaksanakan sebelum masa sidang kembali dibuka oleh parlemen.

Menurut Bob Hasan, langkah tersebut bertujuan mempersiapkan aturan yang dapat mengakomodasi proses legislasi dengan durasi waktu lebih singkat.

Salah satu materi yang akan dibahas secara mendalam ialah mekanisme fast track atau prosedur percepatan pembentukan undang-undang.

Skema tersebut nantinya memiliki persyaratan tersendiri dan tidak akan berlaku untuk seluruh rancangan undang-undang yang diajukan.

Bob Hasan menegaskan bahwa percepatan legislasi tetap harus memperhatikan persyaratan formal maupun materiil sesuai aturan.

Aspek partisipasi publik yang bermakna juga menjadi bagian penting yang tetap diperhatikan dalam mekanisme percepatan tersebut.

Selain persyaratan regulasi, rancangan itu juga akan mengatur penyusunan naskah akademik serta pelibatan masyarakat secara luas.

Penerapan metodologi fast track dipastikan memiliki batasan dan ketentuan khusus agar tidak diterapkan secara sembarangan.