TNI mengajukan permohonan agar lahan negara yang masih dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan dapat dikecualikan dari objek reforma agraria.

Langkah tersebut disampaikan untuk memberikan solusi konkret terhadap berbagai permasalahan aset tanah milik Kementerian Pertahanan dan institusi TNI.

Usulan pengecualian itu diharapkan bisa diatur langsung di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria.

Proses pengecualian tersebut nantinya harus melewati verifikasi lintas kementerian atau lembaga serta didukung bukti hak yang sah.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Asrenum Panglima TNI Letjen TNI Candra Wijaya saat mengikuti rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR.

Dalam kesempatan yang sama, pihak TNI juga memaparkan berbagai kendala yang sedang dihadapi terkait pengelolaan aset Barang Milik Negara.

Tercatat ada ratusan kasus pertanahan di bidang pertahanan yang mayoritas berkaitan dengan status aset yang belum mempunyai sertifikat.

Upaya untuk melakukan sertifikasi aset pertahanan secara bertahap juga sudah mulai dijalankan oleh instansi terkait.

Pemerintah sebelumnya telah menyerahkan puluhan sertifikat tanah untuk Pusat Latihan Tempur Kodiklat TNI Angkatan Darat.

Selain itu, terdapat pula pencabutan Hak Guna Usaha di atas tanah Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Udara yang berada di Lampung.

Di sisi lain, TNI masih memerlukan tambahan lahan baru untuk mendukung pembentukan Brigade Infanteri dan Batalyon Teritorial Pembangunan.