Pemerintah akan merancang aturan batas minimum dan maksimum kepemilikan tanah setelah Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria resmi disahkan menjadi undang-undang.

Aturan tersebut akan dituangkan dalam peraturan pemerintah sebagai turunan dari UU yang baru disahkan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan hal itu dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9).

Menurut Nusron, pemerintah berkomitmen menyelesaikan sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi amanat RUU Reforma Agraria.

Salah satu poin utama yang akan diatur adalah penentuan batas minimum dan batas maksimum penguasaan serta pemilikan tanah.

Isi Peraturan Pemerintah yang Disiapkan

Nusron merinci setidaknya delapan hal yang akan diatur dalam peraturan pemerintah tersebut.

Pertama, perencanaan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reforma agraria.

Kedua, tata cara penentuan lokasi prioritas reforma agraria.

Ketiga, tata cara pemindahan status barang milik negara, barang milik daerah, BUMN, dan BUMD.

Keempat, penyelesaian konflik agraria.

Kelima, tata cara pendaftaran, penggunaan, pemanfaatan, dan pewarisan terhadap kepemilikan bersama atas hak milik.

Keenam, penataan dan pengendalian atas batasan tanah.

Ketujuh, penentuan batas minimum dan batas maksimum penguasaan dan pemilikan tanah.

Kedelapan, partisipasi masyarakat.

Nusron menjelaskan pengesahan RUU Pengaturan Reforma Agraria sudah sesuai dengan mandat konstitusi Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945.

RUU ini juga disebut penting untuk menjalankan amanat TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Nusron menyebut Presiden Prabowo menyatakan persetujuan terhadap RUU Pengaturan Reforma Agraria.

Pernyataan persetujuan itu disampaikan dalam rapat paripurna sebelum RUU disahkan menjadi undang-undang.