Bupati Boltara Tersangka KPK, PDIP Tegaskan Bukan Kader Partai
Rabu / 23-09-2026, 03:35 WIB
PDIP menyatakan Bupati Boltara Sirajudin Lasena bukan kader partai meski pernah diusung dalam Pilkada 2024 setelah terjaring OTT KPK.
Rabu / 23-09-2026, 03:35 WIB
PDIP menyatakan Bupati Boltara Sirajudin Lasena bukan kader partai meski pernah diusung dalam Pilkada 2024 setelah terjaring OTT KPK.
Selasa / 08-09-2026, 03:56 WIB
Aturan ambang batas pencalonan kepala daerah digugat ke MK karena Pilkada 2024 banyak diikuti sedikit paslon dan marak calon tunggal.
Senin / 24-08-2026, 09:14 WIB
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membuka opsi kembali mengusung Tri Rismaharini sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada perhelatan Pilkada 2029.
Selasa / 11-08-2026, 07:28 WIB
Wacana pilkada tanpa wakil di DPR dinilai berisiko melanggar UUD 1945 dan memindahkan arena transaksi politik ke pascapemilu menurut riset Perludem.
Selasa / 11-08-2026, 07:21 WIB
Wacana pilkada tanpa wakil kepala daerah mencuat di DPR menyusul tingginya angka disharmoni dan perselisihan antara kepala daerah dengan wakilnya di berbagai wilayah.
Selasa / 11-08-2026, 06:07 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya menolak wacana Pilkada tanpa calon wakil kepala daerah yang sempat mencuat di DPR RI.
Senin / 10-08-2026, 16:49 WIB
Fraksi PKS menolak wacana pilkada tanpa wakil kepala daerah demi mencegah konflik kekuasaan, sementara Gerindra menyatakan belum terburu-buru membahasnya.
Senin / 10-08-2026, 11:14 WIB
Wacana pilkada tanpa wakil kepala daerah di DPR memicu perdebatan lintas fraksi dan dorongan evaluasi menyeluruh.
Jumat / 07-08-2026, 15:56 WIB
Politikus PDIP Ganjar Pranowo meminta DPR membentuk pansus revisi UU Pemilu untuk merespons wacana pilkada tanpa wakil dan berbagai isu krusial lainnya.
Jumat / 07-08-2026, 04:49 WIB
Partai Golkar merespons wacana pilkada tanpa wakil dengan mengingatkan pentingnya mekanisme penunjukan pengganti jika kepala daerah berhalangan tetap.
Kamis / 06-08-2026, 16:28 WIB
Wacana pilkada tanpa wakil kepala daerah mencuat di Komisi II DPR karena hubungan kepala daerah dan wakilnya kerap dinilai tidak harmonis.
Rabu / 29-07-2026, 16:42 WIB
Kasus OTT KPK terhadap Bupati Pemalang memicu sorotan DPR mengenai tingginya biaya pilkada serta minimnya penghasilan resmi kepala daerah.