Wacana pemilihan kepala daerah tanpa wakil yang mencuat di DPR menuai sorotan tajam dari kalangan peneliti kepemiluan nasional.

Gagasan tersebut dinilai bukan solusi tepat atas persoalan budaya ban serep serta pembagian tugas yang selama ini tidak proporsional.

Peneliti Perludem Iqbal Kholidin menyatakan bahwa wacana itu membawa risiko serius terhadap prinsip dasar demokrasi tata kelola daerah.

Secara yuridis, jabatan wakil kepala daerah diatur secara eksplisit dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aturan konstitusi tersebut menegaskan bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis oleh rakyat.

Konstruksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mendesain mekanisme pasangan calon yang dipilih bersama.

Dari sisi politik, penunjukan wakil oleh kepala daerah terpilih akan menghilangkan kesempatan masyarakat menilai pemimpin secara utuh.

Wacana itu juga dinilai tidak sejalan dengan aspek teoritis kepemimpinan demokrasi yang menekankan partisipasi warga.

Kritik tersebut merujuk pada teori Robert Dahl dalam buku Polyarchy mengenai pentingnya akuntabilitas penguasa.

Eksekutif yang lahir dari mandat langsung pemilih memiliki legitimasi publik yang jauh lebih kuat dibanding pejabat hasil penunjukan.

Penunjukan wakil oleh kepala daerah terpilih dikhawatirkan hanya mengubah praktik transaksionalisme politik.

Arena transaksi politik tersebut dinilai tidak akan hilang, melainkan bergeser dari masa sebelum pemilihan ke pascapemilu.

Budaya ban serep yang memicu perselisihan selama ini lebih banyak disebabkan oleh kompromi elite politik.

Alih-alih meniadakan pemilihan, perjanjian pembagian tugas sejak awal diusulkan untuk menghindari potensi pecah kongsi.