Pengaturan kewenangan wakil kepala daerah dalam undang-undang pemerintahan daerah dinilai masih belum cukup rinci.

Hal itu membuat porsi pelaksanaan kebijakan, koordinasi, dan pengawasan internal belum terbagi secara optimal.

Sebelumnya, wacana ini mengemuka dalam rapat Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri pada pekan lalu.

Anggota Fraksi PKB Muhammad Khozin menyoroti posisi wakil kepala daerah yang kerap hanya berfungsi sebagai pendulang suara.

Wakil kepala daerah sering kali nyaris tidak memiliki tugas dan kewenangan substantif dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kondisi tersebut tidak jarang berujung pada munculnya ketegangan di antara kepala daerah dan wakilnya.

Dinamika perubahan sistem pilkada sendiri diatur dalam UU Pilkada yang terpisah dari UU Pemilu.