Sejumlah perselisihan terbuka antara kepala daerah dan wakilnya memicu wacana baru di Komisi II DPR RI.

Kalangan legislatif menilai posisi wakil kepala daerah kerap hanya berfungsi sebagai alat pendulang suara.

Wacana pemilihan kepala daerah tanpa wakil pun mencuat setelah tingginya angka disharmoni di berbagai wilayah.

Daftar Perselisihan Kepala Daerah di Berbagai Wilayah

Ketegangan antara Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakilnya Mimik Idayana meruncing karena mutasi ASN.

Mimik melayangkan laporan resmi ke Kemendagri karena merasa tidak dilibatkan dalam kebijakan tersebut.

Kasus serupa terjadi di Kota Bandung ketika Wakil Wali Kota Erwin mengeluhkan minimnya pelibatan.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membantah dan menyebut hubungan mereka tetap berjalan harmonis.

Di Lebak, Bupati Hasbi Jayabaya dan Wakilnya Amir Hamzah sempat bersitegang dalam acara halalbihalal.

Hasbi sempat menyinggung latar belakang Amir sebelum akhirnya keduanya memilih berdamai.

Perselisihan juga melibatkan Bupati Jember Muhammad Fawait dan Wakilnya Djoko Santoso.

Djoko sempat melaporkan Fawait ke KPK serta melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jember.

Pandangan Partai Politik dan Data Disharmoni

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, mengungkapkan bahwa sekitar enam puluh persen kepala daerah di berbagai daerah tercatat mengalami hubungan yang disharmoni dengan wakilnya.

Berdasarkan data yang dikantongi parlemen, kondisi ini memperkuat usulan agar wakil kepala daerah cukup ditunjuk langsung oleh kepala daerah terpilih sesuai kebutuhan dan beban tugas.

Di sisi lain, respons partai politik terhadap wacana ini cukup beragam.

Partai Keadilan Sejahtera menginginkan agar kepala daerah tetap didampingi oleh wakil secara definitif, sementara Partai Gerindra memilih untuk tidak terburu-buru menyikapi usulan tersebut.

Polemik mengenai masa depan posisi wakil kepala daerah ini terus menjadi perbincangan hangat di Senayan.