Wacana pemilihan kepala daerah tanpa wakil kepala daerah kini tengah menjadi perbincangan hangat di lingkungan DPR.

Partai Golkar menyatakan dukungannya terhadap gagasan yang pertama kali didorong oleh PKB tersebut.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, memberikan catatan khusus terkait usulan ini.

Hal utama yang harus dipikirkan secara matang adalah mekanisme pengganti apabila kepala daerah terpilih mengalami berhalangan tetap.

Menurut Irawan, wacana pilkada tanpa posisi wakil sebenarnya bukan hal baru di kancah politik Indonesia.

Ketentuan serupa pernah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Pilkada yang diterbitkan pada 2014 silam.

Dalam praktiknya selama ini, pasangan kepala daerah dan wakilnya sering kali memicu perseteruan internal di pemerintahan.

Oleh karena itu, Irawan mengusulkan agar posisi wakil kepala daerah nantinya cukup ditunjuk.

Bahkan, dia menilai jumlah deputi atau wakil kepala daerah bisa lebih dari satu orang. Penentuan jumlah tersebut dapat disesuaikan dengan beban pekerjaan serta tanggung jawab di wilayah masing-masing.

Pemerintah bersama DPR harus memikirkan secara rinci mekanisme penunjukan pengganti jika terjadi kekosongan kepemimpinan.

Apakah nantinya menggunakan model penggantian terbanyak kedua atau mengadakan pemilihan baru untuk sisa masa jabatan.

Wacana penghapusan wakil kepala daerah ini mencuat seiring maraknya kisruh antara kepala daerah dan wakilnya.

Sejumlah pihak di parlemen menilai posisi wakil selama ini kerap hanya berfungsi sebagai pendulang suara.

Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Partaonan Daulay, turut mengakui bahwa wacana tersebut kini mulai diperbincangkan lintas fraksi.

Dia sepakat bahwa peran kepala daerah dan wakilnya selama ini kerap tidak seimbang di lapangan.