Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam operasi senyap tersebut, tim lembaga antirasuah mengamankan uang tunai dengan jumlah lebih dari Rp2 miliar sebagai barang bukti.

Penangkapan ini langsung memicu reaksi dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan.

Ia menilai penindakan hukum saja tidak cukup untuk menghentikan praktik rasuah di kalangan pejabat daerah.

Biaya Politik dan Gaji Kepala Daerah

Menurut Dede, akar permasalahan korupsi kepala daerah salah satunya dipicu oleh mahalnya biaya pemilihan kepala daerah.

Tingginya tingkat politik uang membuat para kontestan merasa perlu mencari pengembalian modal setelah menduduki jabatan.

Selain biaya kontestasi yang besar, ia juga menyoroti minimnya pendapatan halal yang diterima oleh seorang kepala daerah.

Gaji pokok serta tunjangan resmi yang ada dinilai belum memadai jika dibandingkan dengan besarnya beban kerja dan tuntutan di lapangan.

Besarnya kewenangan yang dimiliki tanpa diimbangi sistem pengawasan ketat turut menjadi celah terjadinya penyalahgunaan.

Oleh karena itu, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terkait sistem pembiayaan pilkada dan besaran take-home pay bagi kepala daerah.

Kajian tersebut dinilai penting agar kontestasi politik ke depan lebih mengedepankan gagasan ketimbang kemampuan finansial yang besar.

Jika persoalan ini tidak segera dibenahi, dikhawatirkan individu berkualitas akan enggan mencalonkan diri karena tingginya risiko jabatan.