Wacana pemilihan kepala daerah tanpa posisi wakil kini tengah menjadi sorotan hangat di Komisi II DPR.

Topik tersebut mencuat menyusul seringnya terjadi ketidakharmonisan antara kepala daerah dan wakilnya selama menjabat.

Dalam rapat dengan Kementerian Dalam Negeri pada Kamis lalu, anggota Fraksi PKB Muhammad Khozin menyampaikan pandangannya.

Ia menilai posisi wakil kepala daerah selama ini kerap kali hanya diposisikan sebagai pencari suara atau vote getter saja.

Padahal dalam tugas pemerintahan sehari-hari, wakil kepala daerah hampir tidak memiliki kewenangan yang jelas dan berarti.

Kondisi tersebut tidak jarang memicu ketegangan serta gesekan kepentingan di antara kedua belah pihak di daerah.

Khozin mengusulkan agar pemilihan cukup dilakukan untuk kepala daerah saja, sementara wakilnya ditunjuk langsung.

Berdasarkan data yang ia miliki, sekitar 60 persen kepala daerah dan wakilnya mengalami hubungan yang tidak harmonis.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini murni disebabkan oleh sistem yang berjalan, bukan semata karena faktor individunya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay mengakui wacana tersebut mulai diperbincangkan lintas fraksi.

Meski demikian, ia menyarankan agar usulan penghilangan posisi wakil kepala daerah ini dikaji secara matang.

Saleh tidak menampik bahwa peran keduanya kerap tidak seimbang dan berujung pada perselisihan hingga proses hukum.

Di sisi lain, anggota Komisi II DPR dari Fraksi NasDem Ujang Bey memberikan catatan soal proses perkawinan politik.

Menurutnya, koalisi dalam kontestasi pilkada biasanya didasarkan pada pertimbangan kesepakatan serta modal sosial dan ekonomi.

Ujang menyebutkan bahwa tugas kepala daerah dan wakilnya sebenarnya sudah diatur dengan jelas dalam UU Pemerintah Daerah.

Kendati demikian, ia belum menyampaikan sikap tegas mengenai usulan penghilangan posisi wakil kepala daerah tersebut.