Wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah tanpa calon wakil kepala daerah mendadak menjadi perbincangan hangat di lingkungan DPR.

Topik ini mengemuka setelah disinggung oleh seorang anggota Komisi II DPR dalam rapat bersama Menteri Dalam Negeri.

Sorotan Peran dan Hubungan Kepala Daerah

Pembagian peran antara kepala daerah dan wakilnya dinilai tidak proporsional selama masa kepemimpinan.

Wakil kepala daerah sering kali hanya berfungsi sebagai pendulang suara saat pemilu tetapi minim peran signifikan setelah terpilih.

Data yang dimiliki menunjukkan tingginya angka ketidakharmonisan antara kepala daerah dan wakilnya di berbagai wilayah.

Hubungan yang tidak akur bahkan kerap ditunjukkan secara terbuka di hadapan publik oleh kedua belah pihak.

Respons Beragam dari Berbagai Fraksi

Sejumlah fraksi di parlemen menyampaikan tanggapan yang beragam menanggapi usulan penghapusan wakil kepala daerah tersebut.

Sebagian pihak memandang perkawinan politik dalam pilkada didasarkan pada pertimbangan kesepakatan modal sosial dan ekonomi.

Di sisi lain, terdapat dukungan agar posisi wakil kepala daerah bisa ditunjuk langsung sesuai dengan kebutuhan tugas.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merespons wacana ini dengan mendorong pembentukan panitia khusus revisi undang-undang.

Pembahasan secara komprehensif dianggap penting mengingat banyaknya isu yang berkaitan dengan sistem pemilu dan pilkada.

Deretan Isu Pemilu Komprehensif

Politikus PDIP Ganjar Pranowo sebelumnya menjabarkan setidaknya terdapat tujuh kelompok isu utama dalam wacana revisi undang-undang pemilu.

Berbagai persoalan tersebut mencakup sistem pemilu nasional, ambang batas parlemen dan pilpres, hingga integritas penyelenggaraan.