Politikus PDIP Ganjar Pranowo mendorong agar DPR segera membentuk panitia khusus guna membahas revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Langkah tersebut ia sampaikan sebagai respons atas usulan pemilihan kepala daerah tanpa wakil yang belakangan ini mencuat di lingkungan parlemen.

Menurut Ganjar, terdapat banyak sekali isu dalam pemilu maupun pilkada sehingga pihak DPR harus segera memulai pembahasan secara menyeluruh.

Ia menyebut sebaiknya pansus segera dibentuk agar seluruh isu dan usulan dapat dibahas secara komprehensif dan tidak dilakukan secara parsial.

Saat ini, Ganjar menjabarkan bahwa ada sekitar tujuh isu penting dalam wacana revisi UU Pemilu serta UU Pilkada yang perlu dikaji.

Isu pertama mencakup sistem pemilu meliputi desain lokal nasional, keserentakan, hingga sistem proporsionalitas yang berlaku.

Poin kedua berkaitan dengan ambang batas pencalonan dalam pemilihan presiden, sementara poin ketiga menyangkut sistem legislatif di parlemen.

Sistem legislatif tersebut meliputi ambang batas parlemen, penataan daerah pemilihan, sampai mekanisme konversi kursi di dewan.

Isu keempat berfokus pada sistem pilkada yang menyangkut aturan ambang batas pencalonan kepala daerah serta penjadwalan.

Poin kelima mencakup penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu, sedangkan poin keenam membahas integritas pemilu.

Integritas pemilu tersebut secara spesifik menyoroti persoalan politik uang serta masalah netralitas aparat di lapangan.

Isu ketujuh adalah asas representatif yang menyangkut keterwakilan perempuan, representasi daerah, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas.

Sementara itu di Komisi II DPR, aturan mengenai perubahan sistem pilkada diatur melalui UU Pilkada yang terpisah dari UU Pemilu.

Dari kedua undang-undang tersebut, hanya UU Pemilu yang saat ini sudah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026.

Kendati demikian, wacana perubahan sistem pilkada terus didorong setelah sebelumnya muncul usulan pilkada melalui DPRD.

Kini, wacana pilkada tanpa wakil didorong oleh anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB bernama Muhammad Khozin.

Ia menilai posisi wakil kepala daerah cukup ditunjuk langsung oleh kepala daerah terpilih saja agar tidak sekadar menjadi pencari suara.