Ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui partai politik kembali diuji di Mahkamah Konstitusi.

Empat warga negara Indonesia menilai aturan tersebut berpotensi mempersempit kompetisi dalam pemilihan kepala daerah.

Gugatan ini diajukan untuk menguji Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Perkara tersebut telah tercatat dengan Nomor 331/PUU-XXIV/2026 dan diregistrasi secara resmi pada tanggal 2 September 2026.

Para pemohon permohonan ini terdiri dari Muhamad Riziq Maulana, Halim Rahmansah, Restu Putri Nilakandi, dan Kanda Nilam Mustika.

Mereka merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai sarjana dan mahasiswa hukum.

Dalam berkas permohonannya, mereka meminta majelis hakim MK untuk menghapus ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah.

Para pemohon beranggapan keberadaan ambang batas tersebut membatasi ruang kompetisi yang adil dan demokratis.

Aturan itu juga dinilai tidak sejalan dengan makna pemilihan kepala daerah yang harus dipilih secara demokratis.

Prinsip pemilihan demokratis tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Salah satu persoalan utama yang disoroti dalam gugatan adalah minimnya jumlah pasangan calon dalam kontestasi pilkada.

Berdasarkan data empiris Pilkada 2024 dalam permohonan, sebanyak 235 daerah atau sekitar 43,1 persen wilayah hanya diikuti satu atau dua pasangan calon.

Fenomena pasangan calon tunggal juga disebut masih terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang menjadi contoh daerah yang pemilihannya berujung pada kemenangan kotak kosong atas pasangan calon tunggal.

Kondisi tersebut menunjukkan penerapan ambang batas pencalonan belum mampu memperbanyak alternatif pasangan calon.

Aturan tersebut juga dinilai belum efektif untuk menghilangkan fenomena pasangan calon tunggal di berbagai daerah.

Atas dasar itu, para pemohon meminta MK mengabulkan permohonan mereka secara keseluruhan.

Pemohon juga meminta pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.