Gugatan Ambang Batas Pilkada Masuk MK Akibat Minimnya Paslon
Ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui partai politik kembali diuji di Mahkamah Konstitusi.
Empat warga negara Indonesia menilai aturan tersebut berpotensi mempersempit kompetisi dalam pemilihan kepala daerah.
Gugatan ini diajukan untuk menguji Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Perkara tersebut telah tercatat dengan Nomor 331/PUU-XXIV/2026 dan diregistrasi secara resmi pada tanggal 2 September 2026.
Para pemohon permohonan ini terdiri dari Muhamad Riziq Maulana, Halim Rahmansah, Restu Putri Nilakandi, dan Kanda Nilam Mustika.
Mereka merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai sarjana dan mahasiswa hukum.
Dalam berkas permohonannya, mereka meminta majelis hakim MK untuk menghapus ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah.
Para pemohon beranggapan keberadaan ambang batas tersebut membatasi ruang kompetisi yang adil dan demokratis.
Aturan itu juga dinilai tidak sejalan dengan makna pemilihan kepala daerah yang harus dipilih secara demokratis.
Prinsip pemilihan demokratis tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
Salah satu persoalan utama yang disoroti dalam gugatan adalah minimnya jumlah pasangan calon dalam kontestasi pilkada.
Berdasarkan data empiris Pilkada 2024 dalam permohonan, sebanyak 235 daerah atau sekitar 43,1 persen wilayah hanya diikuti satu atau dua pasangan calon.
Fenomena pasangan calon tunggal juga disebut masih terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.
Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang menjadi contoh daerah yang pemilihannya berujung pada kemenangan kotak kosong atas pasangan calon tunggal.
Kondisi tersebut menunjukkan penerapan ambang batas pencalonan belum mampu memperbanyak alternatif pasangan calon.
Aturan tersebut juga dinilai belum efektif untuk menghilangkan fenomena pasangan calon tunggal di berbagai daerah.
Atas dasar itu, para pemohon meminta MK mengabulkan permohonan mereka secara keseluruhan.
Pemohon juga meminta pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Update Terbaru
Noa Nakada Pemain Ultraman Teo Tutup Usia pada Umur 23 Tahun
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Seri Manga Reading Our Way to a Happy New World Berakhir pada Jilid Ketiga
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Panduan Menghapus Informasi Pribadi dari Fitur Memori Gemini
Rabu / 18-11-2026, 05:07 WIB
Nonton Drakor Merry Berry Love Episode 7 Sub Indo di KST bukan LK21:
Rabu / 18-11-2026, 05:05 WIB
BMW i3 Tempuh 3.700 Mil Lintas Eropa, Waktu Charging di Bawah 3 Jam
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Peluang Megawati Cs Menang, Cek Jadwal Hillstate vs SOOP Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Menerapkan Disney Hug Rule untuk Kedekatan Emosional Anak
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Catatan Spesial Menanti Marc Marquez di Sprint Portugal
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Tanggapan Tegas Trump Mengenai Rencana Serangan Bom Kotor Iran
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
BI Catat Pengguna QRIS Lampaui 70 Juta serta 49 Juta Merchant
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
Horizon Evo Pesawat Sayap Tunggal Buatan Natilus Diklaim Hemat Bahan Bakar
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Statistik Impresif Mariano Peralta Bungkam Keraguan di Persib
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Xiaomi 18 Pro Series Bawa Kamera 200 MP Rilis Awal Desember 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Pesta gol ke gawang Belanda bawa Jerman melaju di Nations League
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB






