Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan agar RUU Perampasan Aset dirancang secara hati-hati.

Aturan dengan cakupan luas itu dikhawatirkan dapat berubah menjadi alat kekuasaan.

Menurutnya, regulasi tersebut membutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki integritas tinggi.

Ia lantas membandingkan sistem perampasan aset di Indonesia dengan negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris.

Perbandingan tersebut mencakup kualitas dan integritas aparat yang akan menjalankan aturan di lapangan.

Tantangan Integritas dan Potensi Penyalahgunaan

Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat Komisi III DPR bersama advokat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Habiburokhman menyebut aparat di negara maju tidak melakukan suap maupun mengkriminalisasi pihak kritis.

DPR menghadapi tantangan untuk memastikan kewenangan perampasan aset memiliki batas yang jelas.

Regulasi itu ditegaskan tidak boleh menjadi instrumen politik praktis atau menekan masyarakat.

Ruang lingkup aturan tersebut dirancang luas dengan mencakup 13 jenis tindak pidana.

Belasan tindak pidana itu memiliki karakter mirip korupsi yang merugikan negara atau masyarakat.

Cakupan tersebut membuat mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban aparat menjadi sangat penting.

Proses Pembahasan dan Tenggat Waktu

Habiburokhman menjelaskan bahwa konsep perampasan aset merupakan hal baru dalam hukum pidana Indonesia.

Ia membantah anggapan bahwa DPR sengaja memperlambat proses pembahasan regulasi tersebut.

Usulan tersebut sudah muncul sejak 2008 namun baru masuk Prolegnas dan dibahas pada tahun lalu.

DPR bersama pemerintah telah menetapkan tenggat penyelesaian RUU paling lambat 15 Desember 2026.

Target itu memastikan aturan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

Efektivitas aturan ini nantinya akan sangat bergantung pada cara penegak hukum menjalankannya.