Wacana pemilihan kepala daerah tanpa calon wakil kepala daerah memicu perdebatan di kalangan partai politik yang duduk di DPR.

Usulan tersebut awalnya muncul di parlemen sejak sepekan lalu.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap gagasan penghapusan posisi wakil kepala daerah.

Menurut Mardani, pelayanan kepada masyarakat tidak mungkin dibebankan hanya kepada satu orang saja.

Ia menilai bahwa perselisihan antara kepala daerah dan wakilnya selama ini lebih berakar pada persoalan kedewasaan politik.

Keberadaan wakil kepala daerah justru dinilai sangat baik agar tugas-tugas pemerintahan dapat dibagi secara merata.

Pihaknya mengingatkan agar para pemimpin tidak berpikir jangka pendek yang hanya berorientasi pada perebutan kekuasaan semata.

Sebagai solusi untuk menghindari pertikaian, PKS mengusulkan penurunan ambang batas pencalonan pilkada menjadi 6,5 hingga 8,5 persen.

Penurunan ambang batas tersebut diyakini mampu mencegah fenomena kawin paksa antarcalon yang kerap terjadi akibat aturan 20 persen sebelumnya.

Di sisi lain, respons berbeda ditunjukkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong.

Bahtra mengungkapkan bahwa partainya tidak mau terburu-buru menyikapi wacana pilkada tanpa calon wakil kepala daerah tersebut.

Ia memastikan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan spesifik mengenai Rancangan Undang-Undang Pilkada di parlemen.

Fokus utama Fraksi Gerindra saat ini masih tertuju pada persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu.

Sebelumnya, wacana pilkada tanpa wakil sempat disorot oleh anggota Fraksi PKB, Muhammad Khozin, dalam rapat Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri pada Kamis pekan lalu.

Khozin menilai posisi wakil kepala daerah selama ini sering kali hanya berfungsi sebagai pendulang suara atau vote getter.

Dalam praktiknya di pemerintahan, wakil kepala daerah kerap tidak memiliki kewenangan yang jelas sehingga sering memicu ketegangan.