Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan sikap tegas partainya menolak wacana pemilihan kepala daerah tanpa calon wakil kepala daerah.

Usulan kontroversial tersebut sebelumnya sempat digulirkan oleh anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB dalam forum rapat bersama Kementerian Dalam Negeri.

Menanggapi hal tersebut, Hasto menyampaikan penolakannya ketika berada di Museum HOS Tjokroaminoto yang terletak di Kota Surabaya.

Menurut Hasto, substansi utama pelaksanaan pilkada merupakan perwujudan dari semangat reformasi yang memindahkan kedaulatan langsung ke tangan rakyat.

Ia menilai konsep dwitunggal antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah melekat serta hidup dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Meskipun dalam praktiknya sering timbul dinamika atau persoalan di antara keduanya, keberadaan wakil kepala daerah tetap dipandang krusial.

Jabatan wakil kepala daerah dinilai sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi berbagai kondisi darurat apabila pejabat utama berhalangan menunaikan tugas.

Oleh karena itu, opsi untuk meniadakan salah satu posisi kepemimpinan tersebut tidak sejalan dengan kultur tata pemerintahan yang berlaku saat ini.

Bagi PDI Perjuangan, persoalan yang jauh lebih mendesak saat ini bukanlah menghapus posisi wakil, melainkan bagaimana menyiapkan kader secara sistemik.

Partai politik memiliki peran sentral sebagai sarana untuk menggembleng calon pemimpin agar setiap warga negara memperoleh hak yang setara.

Di samping penyiapan kader, Hasto turut menyoroti pentingnya upaya menekan tingginya biaya politik dalam setiap proses pencalonan kepala daerah.

PDI Perjuangan mengeklaim telah menerapkan mekanisme sekolah partai serta aturan internal guna mencegah praktik jual-beli rekomendasi pencalonan.

Wacana peniadaan wakil kepala daerah sendiri bermula dari usulan dalam rapat Komisi II DPR RI pada tanggal 30 Juli silam.

Usulan tersebut muncul karena pembagian peran antara kepala daerah dan wakilnya dinilai kurang proporsional selama masa jabatan.

Pengusul awal berpendapat posisi wakil sering kali hanya berfungsi sebagai pencari suara atau vote getter tanpa memiliki peran signifikan.

Meski demikian, sikap resmi PDI Perjuangan tetap pada posisi menolak wacana tersebut demi menjaga kesinambungan kultur pemerintahan daerah.