Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengklaim para pengemudi ojek online sepakat dengan rencana penetapan status mereka.

Pemerintah berencana menetapkan status para pengemudi tersebut sebagai pelaku usaha mikro dalam regulasi baru.

Kementerian UMKM telah berdialog langsung dengan sekitar 20 asosiasi dan komunitas ojek online di berbagai kesempatan.

Dari pertemuan tersebut, mayoritas aspirasi dari para pengemudi menyambut baik wacana perubahan status menjadi pelaku usaha mikro.

Status pengusaha mikro dinilai akan memberikan sejumlah keuntungan signifikan bagi para pengemudi ojek online di lapangan.

Keuntungan yang ditawarkan meliputi fleksibilitas waktu kerja hingga kemudahan dalam mengakses insentif dari pemerintah.

Salah satu program insentif yang dapat dimanfaatkan adalah Kredit Usaha Rakyat dengan plafon pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan.

Maman secara tegas menepis kabar yang menyebut pengemudi ojek online akan dikenakan Pajak Penghasilan setelah berstatus usaha mikro.

Ia memastikan bahwa isu pemotongan pajak tersebut adalah berita bohong atau hoaks yang tidak perlu dikhawatirkan pengemudi.

Aturan yang berlaku menyatakan bahwa pelaku usaha mikro orang pribadi dengan omzet di bawah Rp500 juta setahun tidak dikenakan PPh.

Penghasilan rata-rata pengemudi ojek online diperkirakan berkisar antara Rp10 juta hingga Rp15 juta per bulan saat ini.

Angka pendapatan tersebut masih berada jauh di bawah batas pendapatan kena pajak tahunan sebesar Rp500 juta.

Oleh karena itu, para pengemudi ojek online dipastikan akan terbebas secara penuh dari kewajiban pembayaran pungutan pajak.