Rencana penetapan status ini nantinya akan dituangkan secara resmi ke dalam Peraturan Presiden tentang ekosistem transportasi digital.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan instruksi agar proses penerbitan regulasi tersebut dapat segera dipercepat.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat saat ini sedang melakukan sinkronisasi pada dua pasal terakhir dari draf aturan.

Aturan turunan dari Perpres tersebut rencananya akan disusun sesuai dengan wewenang dari masing-masing institusi terkait.

Institusi yang terlibat meliputi Kementerian Perhubungan, Kementerian UMKM, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Ketenagakerjaan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa Perpres tersebut hanya berlaku khusus untuk angkutan roda dua saja.

Regulasi baru ini dipastikan tidak menyasar layanan transportasi umum roda empat yang beroperasi di jalan raya.

Fokus pengaturan dalam aturan ini mencakup layanan pengantara orang, pengantara barang, dokumen, serta layanan pengantaran makanan.