Komnas HAM Ungkap Alokasi Dana Rp0 untuk Kasus Pelanggaran HAM Berat
Rabu / 02-09-2026, 06:49 WIB
Alokasi anggaran Rp0 untuk penyelidikan kasus duggaran pelanggaran HAM berat membuat Komnas HAM tidak dapat menjalankan tugasnya pada tahun 2027.
Rabu / 02-09-2026, 06:49 WIB
Alokasi anggaran Rp0 untuk penyelidikan kasus duggaran pelanggaran HAM berat membuat Komnas HAM tidak dapat menjalankan tugasnya pada tahun 2027.
Jumat / 31-07-2026, 01:42 WIB
Eks Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai revisi UU HAM sangat diperlukan guna menjawab tantangan zaman dan melindungi kelompok rentan.
Selasa / 28-07-2026, 02:56 WIB
Amnesty International dan PDIP mendesak Komnas HAM membuka penyelidikan projustisia serta pengadilan koneksitas untuk menuntaskan kasus Kudatuli.
Senin / 29-06-2026, 14:08 WIB
Komnas HAM mendesak autopsi forensik terhadap lima calon manajer koperasi yang meninggal saat Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) program Koperasi Desa Merah Putih.
Minggu / 28-06-2026, 17:30 WIB
Komnas HAM merekomendasikan penghentian latihan dasar militer bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih setelah lima peserta meninggal.
Kamis / 18-06-2026, 16:30 WIB
Komnas HAM memproses aduan Pergerakan Dokter Muda Indonesia terkait penahanan sertifikat profesi. Lebih dari 1.000 calon dokter terdampak kebijakan masa studi.
Kamis / 18-06-2026, 12:20 WIB
Menteri HAM dan DPR mengkritik temuan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM dalam program Makan Bergizi Gratis. Mereka menilai program ini justru wujud pemenuhan HAM.
Kamis / 18-06-2026, 12:08 WIB
Komnas HAM menemukan indikasi kuat pelanggaran HAM dalam program Makan Bergizi Gratis akibat lemahnya pengawasan dan tumpang tindih kewenangan. Pemerintah dan DPR membantah klaim tersebut.
Jumat / 29-05-2026, 02:09 WIB
Revisi UU HAM menuai kritik sebagai ancaman independensi Komnas HAM. Namun, perdebatan perlu diarahkan pada efektivitas lembaga dan tantangan HAM kontemporer.
Selasa / 26-05-2026, 11:04 WIB
Komnas HAM mendesak Pemerintah dan DPR segera merevisi UU TPPO karena modus kejahatan kini berbasis digital. Indonesia dinilai darurat perdagangan orang.