Eks Ketua Komnas HAM periode 2017-2022 Ahmad Taufan Damanik menilai revisi UU HAM sangat diperlukan saat ini.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab berbagai tantangan zaman serta perkembangan isu hak asasi manusia.

Rancangan undang-undang ini memperbarui norma dalam UU Nomor 39 Tahun 1999.

Regulasi baru tersebut juga memperkuat kewajiban negara dan memperluas perlindungan terhadap kelompok rentan.

Selain itu, revisi ini turut mengatur tanggung jawab korporasi dalam penghormatan hak asasi manusia.

Akomodasi Isu Baru dan Peran Lembaga

Berbagai isu baru seperti dampak korupsi dan kerusakan lingkungan kini masuk ke dalam regulasi.

Perlindungan terhadap lansia serta kelompok minoritas juga menjadi bagian penting yang harus diakomodasi.

Taufan menegaskan revisi ini turut meluruskan pemahaman mengenai pembagian peran antarlembaga negara.

Komnas HAM tetap diposisikan sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban negara.

Dukungan serupa datang dari Direktur Bakumsu Juniarti Aritonang yang menyebut revisi ini sebagai kebutuhan mendesak.

Undang-undang yang berlaku sebelumnya telah berusia lebih dari seperempat abad.

Penguatan Partisipasi Publik dan Target Pengesahan

Proses penyusunan RUU HAM disebut telah melibatkan masukan bermakna dari akademisi serta organisasi masyarakat sipil.

Juniarti Aritonang mengingatkan pentingnya menjaga keterbukaan dan konsistensi naskah akademik demi membangun kepercayaan publik.

RUU HAM kini masuk dalam Prolegnas dan ditargetkan disahkan pada tahun 2026 mendatang melalui rangkaian uji publik.