Pemerintah memastikan bahwa pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF belum diperlukan untuk mengusut insiden penembakan di Pidie, Aceh.

Proses penyelidikan atas peristiwa tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan lembaganya memegang mandat undang-undang.

Ia menjelaskan bahwa Komnas HAM memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan fungsi penyelidikan secara independen tanpa campur tangan.

Pemerintah mempersilakan lembaga tersebut melakukan tugasnya sesuai aturan yang berlaku saat berada di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar.

Yusril menilai penanganan insiden di Pidie ini belum mendesak dibentuk tim khusus seperti kasus unjuk rasa berujung kerusuhan Agustus lalu.

Ia turut mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak menyikapi peristiwa penembakan ini secara emosional.

Insiden bentrokan sebelumnya terjadi di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW berlangsung.

Bentrokan bermula ketika prajurit TNI berupaya menurunkan bendera bulan bintang yang terpasang di sekitar area musala.

Warga setempat sempat melakukan penghadangan sehingga kericuhan tidak terhindarkan dan memicu korban jiwa.

Peristiwa tersebut menyebabkan satu orang warga meninggal dunia serta belasan orang lainnya mengalami luka-luka.