Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan ke luar negeri pada 14 hingga 16 November 2026.

Agenda tersebut berlangsung di tengah situasi kekosongan posisi wakil presiden.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan kekosongan jabatan tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan.

Ia menilai agenda kunjungan luar negeri kepala negara tetap dapat berjalan meski posisi wakil presiden belum terisi.

Pernyataan itu disampaikan Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Kamis.

Menurut Yusril, wakil presiden secara mendasar bertugas membantu kepala negara dalam menjalankan roda pemerintahan.

Karena itu, absennya pejabat wakil presiden tidak serta-merta membuat kewenangan presiden menjadi terhambat.

Yusril menegaskan presiden tetap dapat memegang kekuasaan pemerintahan secara langsung tanpa harus didampingi wakil.

Ia menambahkan bahwa presiden mempunyai jajaran menteri yang bertugas membantu pelaksanaan tugas sesuai bidang masing-masing.

Sebagian menteri kemungkinan akan ikut mendampingi kunjungan luar negeri, sementara lainnya tetap bertugas di dalam negeri.

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini juga dinilai memudahkan koordinasi jarak jauh antara presiden dan para menteri.