Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap perkembangan terbaru penyidikan.

Ia menyatakan Polri telah menemukan titik terang terkait keterkaitan kasus penyadapan ilegal terhadap presiden dengan dugaan tindak pidana makar.

Status Penyelidikan dan SPDP

Meskipun demikian, aparat kepolisian belum menetapkan tersangka baru dalam perkara tersebut hingga saat ini.

Bareskrim Polri sebelumnya telah menaikkan status dugaan tindak pidana makar tersebut ke tahap penyidikan.

Polri telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan RI terkait penanganan perkara ini.

Berdasarkan laman publikasi Kejaksaan yang diakses pada Selasa sore, SPDP tercatat dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.

1.24. /2026/Dittipidum tertanggal 12 November 2026.

Surat tersebut mencantumkan sejumlah pasal sangkaan, termasuk yang menyangkut dugaan tindak pidana makar dalam KUHP.

Yusril menekankan bahwa pihaknya menghormati langkah kepolisian yang bekerja secara cermat dan berhati-hati dalam menangani persoalan hukum serius ini.

Menurutnya, perkara tersebut nantinya akan diungkap secara terang kepada publik, termasuk pelimpahan berkas perkara serta kemungkinan munculnya tersangka baru.

Penyidikan yang berlangsung juga diharapkan mampu mengungkap aliran hasil penyadapan, pihak-pihak yang memanfaatkannya, serta tujuan dari tindakan tersebut.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto memastikan proses pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti masih terus berjalan di Bareskrim Polri.