Irjen Pol Eko Hadi Santoso menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) pada hari ini, Selasa, 17 November 2026. Sidang etik terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto itu digelar di Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri dan dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo.

Agenda sidang diumumkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko pada Senin, 16 November 2026, di Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok. Ia menegaskan sidang KKEP merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi terhadap personel Polri yang diduga melakukan pelanggaran.

Susunan komisi sidang terdiri atas Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai ketua merangkap anggota dan Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota. Agus saat ini menjabat Asisten Logistik (Aslog) Polri. Tiga anggota lainnya adalah Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Tony Aryadi Effendi.

Ancaman Sanksi PTDH

Eko Hadi menjadi tersangka kedua yang menjalani sidang etik dalam perkara dugaan penyadapan ini, setelah Irjen Ahrie Sonta. Ia diduga memberi perintah menyadap sekaligus menyetujui penghapusan file hasil sadapan, dengan memanfaatkan akses di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Dugaan pelanggaran itu berkaitan dengan tugasnya saat menjabat Kepala Bagian Monitoring maupun ketika menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas jabatan tersebut. Eko Hadi disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.