Sejumlah dugaan pelanggaran yang dipersangkakan antara lain penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal. Jika terbukti melanggar kode etik berat, Eko Hadi terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Empat Perwira Tinggi Jadi Tersangka

Perkara dugaan penyadapan ilegal ini menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Selain Eko Hadi, mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Berkas pidana kasus ini disidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Sidang etik terhadap Listyo Sigit Prabowo dan Slamet Uliandi hingga kini belum dijadwalkan Divpropam Polri. Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo disebut telah berlangsung sejak 2025. Polri menegaskan proses sidang etik ini merupakan wujud komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas internal, dan status tersangka yang disandang para perwira tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.