Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan tanggapan terkait wacana calon wakil presiden.

Wacana tersebut menyebutkan bahwa sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka harus berasal dari partai politik pengusung Prabowo Subianto.

Menurut Yusril, tidak ada larangan tegas yang mengharuskan calon wakil presiden harus berasal dari partai pengusung.

Ia menjelaskan bahwa ketentuan pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang MD3.

Kendati demikian, Yusril menyerahkan sepenuhnya keputusan penentuan sosok pengganti tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyatakan bahwa menentukan wakil presiden merupakan kewenangan penuh yang dimiliki oleh presiden.

Menurutnya, presiden dapat berkonsultasi dengan siapa pun termasuk meminta pandangan hukum sebelum mengajukan nama calon ke MPR.

Yusril juga menegaskan bahwa keputusan akhir dalam memilih calon wakil presiden tetap berada di tangan presiden.

Selain itu, ia menjelaskan kekosongan jabatan wakil presiden tidak otomatis mengalihkan tugas pemerintahan kepada sistem triumvirat.

Presiden disebut tetap dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan dari mana pun tanpa kendala berarti.

Ia menambahkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi yang canggih memudahkan presiden memberikan instruksi langsung dari luar negeri.