Pemerintah pusat menyerahkan penanganan kasus bentrokan berdarah di Kabupaten Pidie, Aceh, kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Lembaga tersebut dipersilakan menjalankan kewenangannya secara independen untuk mengusut insiden yang memakan korban jiwa.

Kronologi dan Penanganan Peristiwa

Insiden maut di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, terjadi pada Rabu (4/11/2026).

Peristiwa tersebut dipicu oleh penertiban pengibaran bendera bulan bintang dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Bentrokan itu menyebabkan seorang warga bernama Abzalul Riza (20) tewas serta 13 warga lainnya mengalami luka-luka.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah belum memandang perlu membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta.

Pemerintah menilai Komnas HAM telah memiliki mandat undang-undang yang memadai untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan secara mandiri.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan lembaganya sangat menyesalkan terjadinya kekerasan di Aceh.

Tim khusus akan segera dikirim ke lokasi guna mengumpulkan keterangan menyeluruh dari berbagai pihak.

Sementara itu, Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi menegaskan personelnya hanya menggunakan peluru hampa dan peluru karet saat menghadapi lemparan batu dari warga.

TNI AD juga melakukan pemeriksaan internal untuk mengidentifikasi senjata yang digunakan dalam pelepasan tembakan tersebut.

Direktur RSUD Tgk Abdullah Syafi'i, dr Kamaruzzaman, menyatakan pemeriksaan luar menunjukkan adanya luka robek pada dada atas korban.

Namun, pihak rumah sakit tidak dapat memastikan penyebab pasti luka tersebut karena tidak dilakukan autopsi.

Keluarga korban bersama berbagai elemen masyarakat Aceh menuntut agar proses hukum dijalankan secara transparan.