Ponsel yang mendadak dibanjiri teror pesan penagihan padahal tidak pernah mengajukan pinjaman bisa menjadi tanda bahwa foto KTP telah dicuri pihak tak bertanggung jawab.

Kondisi tersebut kerap memicu kepanikan luar biasa hingga stres berat bagi korban.

Namun, korban diingatkan untuk tidak panik dan menyadari bahwa diri mereka tidak bersalah serta tidak berkewajiban membayar utang tersebut.

Berdasarkan hukum perdata dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sebuah perjanjian pinjam-meminjam baru dinyatakan sah apabila dilandasi kesepakatan bebas dari kedua belah pihak.

Pelaku penyalahgunaan data juga dapat dijerat sanksi pidana berat melalui UU Perlindungan Data Pribadi, UU ITE, hingga KUHP.

Agar teror berhenti dan nama baik bisa dipulihkan, terdapat beberapa langkah taktis yang harus segera dilakukan oleh korban.

Langkah Taktis Menghadapi Penyalahgunaan KTP

Langkah awal yang wajib ditempuh adalah mengumpulkan seluruh bukti digital sebelum memblokir kontak penagih.

Dokumentasikan tangkapan layar pesan penagihan, ancaman, nomor kontak, nama aplikasi pinjol beserta tautan unduhannya.

Selain itu, cetak mutasi rekening bank pribadi untuk membuktikan bahwa tidak pernah ada dana pinjaman yang masuk.

Berikutnya, lakukan pengecekan SLIK OJK melalui portal idebku. ojk.

go. id guna menguji legalitas pinjaman tersebut.

Jika ditemukan riwayat fasilitas kredit aktif di platform berizin resmi yang tidak pernah diajukan, kirimkan surat sanggahan keberatan.

Terakhir, buatlah laporan resmi ke pihak kepolisian melalui SPKT atau Siber Polri.

Surat Tanda Penerimaan Laporan dari kepolisian berfungsi sebagai tameng hukum krusial yang membuktikan status sebagai korban kejahatan.