Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengevaluasi dan mencopot komandan satuan di Aceh.

Desakan tersebut disampaikan menyusul peristiwa penembakan berdarah yang menimpa warga sipil saat perayaan Maulid Nabi di Kabupaten Pidie.

Tuntutan Pemeriksaan dan Uji Balistik

Anggota Komnas HAM Amiruddin al-Rahab menilai pimpinan militer harus bertanggung jawab atas keterlibatan anggota yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Langkah awal yang diperlukan adalah mengamankan seluruh pucuk senjata yang digunakan saat kejadian untuk menjalani uji balistik.

Selain itu, korban jiwa bernama Abzalul Rizal meninggal dunia akibat luka tembak, sementara korban luka lainnya dirawat di RSUD T.

Chik Ditiro.

Chik Ditiro, Sigli, setelah insiden yang terjadi pada 4 November 2026 tersebut.

Amiruddin menegaskan bahwa kondisi Aceh yang sudah damai selama lebih dari dua dekade tidak boleh tercoreng oleh tindakan aparat di lapangan.

Komnas HAM juga mendesak kepolisian segera melakukan autopsi forensik terhadap jenazah korban untuk memastikan penyebab kematian dan menghindari polemik berkepanjangan.

Pemerintah Janjikan Penyelidikan dan Dialog Konstruktif

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah bakal membuka penyelidikan untuk mengusut tuntas pihak yang bertanggung jawab.

Di sisi lain, Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi membantah penggunaan peluru tajam dalam penertiban bendera Bulan Bintang tersebut.

Ia mengklaim pengerahan senjata hanya bertujuan untuk memberikan tembakan peringatan ke udara agar warga menahan diri.