Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan pagu anggaran tahun 2027 belum cukup untuk menjalankan tugas lembaga yang diamanatkan undang-undang.

Salah satu dampak dari postur anggaran tersebut adalah alokasi untuk penyelidikan perkara dugaan pelanggaran HAM berat yang tercatat Rp0.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komnas HAM Anis Hidayah saat melaksanakan rapat bersama Komisi XIII DPR di gedung wakil rakyat, Jakarta.

Pertemuan resmi yang membahas alokasi dana tersebut berlangsung pada hari Selasa, 1 September.

Anis menerangkan bahwa lembaganya bersama Komnas Perempuan pada tahun 2027 mendatang mendapatkan total pagu anggaran sebesar Rp133,5 miliar.

Dari jumlah tersebut, alokasi khusus untuk Komnas HAM sebesar Rp94,23 miliar.

Sementara itu, Komnas Perempuan mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp39,30 miliar.

Anis menyebutkan bahwa besaran anggaran ini sama persis dengan pagu indikatif Komnas HAM 2027.

Postur anggaran tersebut tetap sama karena tidak ada alokasi untuk kegiatan program dukungan manajemen pada kedua lembaga.

Anis kemudian membeberkan sejumlah kegiatan Komnas HAM berdasarkan pagu anggaran yang telah ditetapkan tersebut.

Pertama, penanganan aduan pelanggaran HAM sekitar 300 perkara hanya memperoleh anggaran sebesar Rp461 juta.

Selain itu, kegiatan pengaduan proaktif yang biasanya dilakukan tiga hingga lima kali setahun kini tidak mendapatkan dana sama sekali.

Kegiatan tersebut biasanya dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses atau memiliki keterbatasan akses.

Beberapa kegiatan lain yang juga tidak mendapat alokasi anggaran adalah penyelidikan perkara dugaan pelanggaran HAM berat untuk tiga perkara.

Kegiatan pengamatan situasi HAM untuk isu-isu tertentu serta penanganan aduan dan pengelolaan arsip perkara juga bernasib sama.