Anis menilai tidak proporsionalnya pagu anggaran 2027 akan berdampak langsung pada penanganan berbagai masalah di lapangan.

Dampak pertama adalah Komnas HAM tidak dapat menangani secara keseluruhan aduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Setiap tahunnya, lembaga tersebut tercatat rata-rata menerima sekitar 3.000 aduan dari masyarakat.

Kegiatan pengaduan proaktif di berbagai wilayah juga dipastikan tidak bisa dilakukan ke depannya.

Keterbatasan daya jangkau, pemantauan, serta mediasi lapangan akan mengakibatkan penanganan kasus kehilangan kedalaman verifikasi faktual.

Hal tersebut juga berdampak pada ketepatan waktu dalam memproses situasi yang darurat di lapangan.

Penyelidikan peristiwa dugaan pelanggaran HAM berat yang sudah ditetapkan dalam sidang paripurna Komnas HAM juga tidak dapat dilakukan.

Dalam kesempatan yang sama, Anis lantas meminta tambahan anggaran untuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

Tambahan yang ingin diajukan untuk 2027 sebesar Rp99,3 miliar untuk Komnas HAM.

Sementara itu, tambahan untuk Komnas Perempuan diajukan sebesar Rp14,9 miliar.

Secara total, anggaran yang diajukan untuk kedua lembaga tersebut mencapai nominal Rp247 miliar.