Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menetapkan target penerimaan yang cukup tinggi untuk tahun ini.

Langkah tersebut diarahkan secara khusus kepada wajib pajak kategori kaya yang terdaftar pada kantor wilayah terkait.

Nilai yang dibidik mencapai angka Rp806 triliun atau sekitar 34,4 persen dari total keseluruhan target pemasukan pajak nasional.

Kakanwil DJP Wajib Pajak Besar Dasto Ledianto menyampaikan bahwa jajarannya tidak boleh mengejar target dengan cara sembarangan.

Pihaknya memilih untuk mengedepankan prinsip cooperative compliance dalam menjalin hubungan dengan para wajib pajak.

Pendekatan ini mengutamakan transparansi data agar pemeriksaan rutin tahunan tidak perlu dilakukan secara berlebihan.

Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mempermudah penyampaian kewajiban secara transparan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Forum Konsultasi Publik yang melibatkan banyak pihak strategis.

Pertemuan itu dihadiri oleh puluhan pimpinan wajib pajak BUMN serta perwakilan konsultan pajak.

Forum tersebut membahas fasilitas nilai buku dan kerangka kontrol perpajakan guna mendukung restrukturisasi usaha.

Kantor wilayah ini mencatat kehadiran 55 pimpinan wajib pajak BUMN strategis bersama pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan jurnalis dalam agenda tersebut.

Diskusi interaktif mengangkat tema krusial terkait fasilitas nilai buku, kerangka kontrol perpajakan, hingga peran kuasa wajib pajak.

Rangkaian kegiatan ini dirancang untuk memastikan komitmen instansi dalam mengawal program restrukturisasi badan usaha milik negara.

Melalui kepastian hukum dan fasilitas perpajakan yang transparan, pengumpulan dana negara senilai ratusan triliun rupiah diyakini dapat terwujud secara optimal.