Anggaran Tipis, Anggota DPR Soroti Kapasitas Daerah Tangani Karhutla
Senin / 31-08-2026, 18:28 WIB
Anggota DPR khawatir daerah kesulitan tangani karhutla akibat anggaran tipis, sementara titik api di Kalteng terus meluas dan direspons pusat.
Senin / 31-08-2026, 18:28 WIB
Anggota DPR khawatir daerah kesulitan tangani karhutla akibat anggaran tipis, sementara titik api di Kalteng terus meluas dan direspons pusat.
Minggu / 30-08-2026, 16:42 WIB
KBPP Polri meminta DPR membuktikan janji pengesahan UU Perampasan Aset pada Desember mendatang secara transparan.
Minggu / 30-08-2026, 09:28 WIB
Komisi III DPR RI memasukkan 13 jenis tindak pidana khusus dalam RUU Perampasan Aset, mulai dari korupsi, narkotika, hingga perdagangan orang.
Sabtu / 29-08-2026, 22:35 WIB
PDIP mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset sebelum 15 Desember 2026, namun mengingatkan pentingnya pengawasan agar aturan tidak disalahgunakan.
Sabtu / 29-08-2026, 20:49 WIB
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meminta DPR dan pemerintah tidak memaksakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan selesai dua bulan.
Sabtu / 29-08-2026, 19:56 WIB
Komisi III DPR RI merilis daftar 13 jenis tindak pidana yang masuk dalam rancangan aturan perampasan aset setelah mendengarkan masukan para ahli.
Sabtu / 29-08-2026, 15:00 WIB
DPR menilai aturan mutasi ASN selama 10 tahun terlalu berat dan mengusulkan agar masa tunggu tersebut dipangkas menjadi 5 tahun.
Sabtu / 29-08-2026, 03:21 WIB
Mahfud MD meyakini RUU Perampasan Aset disahkan akhir 2026 setelah 11 tahun pembahasan, seraya mengusulkan masa transisi dan pelaporan harta enam bulan.
Jumat / 28-08-2026, 20:35 WIB
Habib Rizieq menyerukan agar pelaku korupsi diseret dan dihukum mati demi menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia secara merata.
Jumat / 28-08-2026, 17:14 WIB
Karut-marut data desil ekonomi membuat ratusan mahasiswa miskin terancam gagal kuliah. Legislator PDIP mendesak BPS segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Jumat / 28-08-2026, 14:14 WIB
Penilaian Hasyim Muhammad terkait tuntutan hukuman mati bagi koruptor yang dinilai mustahil terwujud karena pembuat undang-undang banyak terlibat korupsi.
Jumat / 28-08-2026, 12:21 WIB
DPR berjanji mengesahkan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026 dan disertai surat perjanjian siap mundur dari pimpinan jika gagal.