Validitas data penentuan desil ekonomi kembali menuai sorotan tajam dari kalangan parlemen.

Sistem pendataan yang keliru dinilai berpotensi menghilangkan hak dasar pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, mengungkapkan bahwa ketidaktepatan data membuat ratusan mahasiswa terancam gagal mendapatkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

Permasalahan tersebut mencuat setelah ratusan calon penerima KIP-K di Universitas Padjadjaran mendadak dinyatakan gugur.

Kasus serupa juga menimpa seorang anak tukang becak di Universitas Negeri Yogyakarta.

Mahasiswa tersebut nyaris gagal melanjutkan studi karena sistem mencatatnya masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan tinggi pada desil 9.

Bonnie menegaskan bahwa penentuan desil saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Padahal, data tersebut menjadi fondasi utama pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan sosial dan pendidikan.

Ketidaktepatan sasaran bansos dipastikan berdampak langsung pada hilangnya hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Politisi PDIP ini mendesak Badan Pusat Statistik untuk segera turun tangan membenahi sistem penentuan desil.

Evaluasi menyeluruh dinilai sangat mendesak agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.

BPS perlu meningkatkan kinerja guna menghasilkan basis data nasional yang benar-benar valid.

Selain mendesak perbaikan data, pemerintah juga diingatkan agar memastikan ketersediaan alokasi anggaran yang memadai.

Data penerima manfaat yang presisi harus berjalan seiring dengan kapasitas program dan kecukupan anggaran.