Organisasi Keluarga Besar Putra Putri Polri menyoroti tenggat waktu pembahasan regulasi baru.

Ketua Umum KBPP Polri AH. Bimo Suryono menyatakan bahwa janji pimpinan dewan kini berada dalam tahap pembuktian publik.

Komitmen pengesahan aturan tersebut ditargetkan rampung paling lambat tanggal 15 Desember tahun ini.

Menurut pandangan internal organisasi, pernyataan politik tersebut tidak boleh sekadar menjadi retorika.

Proses legislasi harus berjalan secara transparan dan sesuai dengan mekanisme pembentukan undang-undang yang berlaku.

Masyarakat sipil juga didorong untuk terus mengawal proses hukum ini hingga benar-benar selesai.

Desakan tersebut muncul merespons tuntutan publik mengenai percepatan penguatan hukuman bagi pelaku kejahatan korupsi.

Bimo menilai penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kerah putih tidak cukup hanya mengandalkan hukuman badan.

Fokus utama penindakan semestinya diarahkan pada pelacakan dan pengembalian aset hasil kejahatan kepada negara.

Langkah tersebut dinilai mampu memberikan efek jera yang jauh lebih kuat dibanding sanksi penjara semata.

Prinsip due process of law dan perlindungan hak warga negara wajib dijunjung tinggi dalam pelaksanaan aturan.

Hasil kejahatan korupsi tidak boleh dinikmati oleh pelaku maupun pihak lain setelah masa hukuman berakhir.

Penelusuran dan Pengembalian Aset Kejahatan

Bimo menegaskan bahwa keberanian negara dalam memberantas korupsi harus dibuktikan dengan memastikan kejahatan tidak menghasilkan keuntungan finansial.

Hukuman penjara bisa saja berakhir, tetapi aset hasil kejahatan tidak boleh menjadi warisan bagi pelaku maupun pihak lain.

Sebelumnya, pimpinan DPR RI telah menjanjikan pengesahan regulasi tersebut paling lambat pada 15 Desember 2026. Janji itu mencuat di sela aksi demonstrasi massa yang mendesak percepatan aturan antikorupsi.

Sebagai bentuk keseriusan, pimpinan dewan bahkan menandatangani surat perjanjian siap mundur dari jabatannya jika target tersebut gagal direalisasikan.