Tuntutan peserta aksi demonstrasi agar pelaku korupsi dijatuhi hukuman mati dinilai tidak mungkin terwujud di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh seorang penulis asal Mojokerto, Hasyim Muhammad, melalui akun media sosial pribadinya.

Menurut Hasyim, hambatan utama dari tuntutan tersebut adalah pihak-pihak yang menyusun undang-undang justru banyak yang ikut terlibat dalam praktik korupsi.

Sebelumnya, gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran terjadi di berbagai kota di Indonesia dengan titik pusat massa di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

Pihak kepolisian sempat melakukan penyekatan di sejumlah jalur arteri dan ruas tol guna membatasi kedatangan massa tambahan dari luar daerah.

Aksi massa tersebut dimotori oleh gabungan aliansi masyarakat sipil serta berbagai elemen mahasiswa dari berbagai wilayah.

Beberapa aliansi yang terlibat di antaranya adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu serta Aliansi Masyarakat Depok Bersatu.

Dalam aksinya, massa menyampaikan tuntutan agar DPR RI memberikan komitmen tertulis untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Undang-undang tersebut didesak segera disahkan demi menyita seluruh aset para pelaku tindak pidana korupsi.

Selain itu, para pengunjuk rasa juga mendesak penerapan hukuman maksimal yang memberikan efek jera, yakni hukuman mati bagi koruptor.

Aksi unjuk rasa besar-besaran tersebut diketahui berlangsung pada Kamis, 27 Agustus 2026 yang lalu.

Dalam gelombang protes itu, massa menuntut adanya penerapan hukuman maksimal yang benar-benar memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan luar biasa tersebut.