Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana terus dimatangkan oleh Komisi III DPR RI.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa ruang lingkup penyitaan aset tanpa putusan pidana ini difokuskan pada kejahatan berat.

Mekanisme tersebut dirumuskan setelah mempelajari praktik penegakan hukum di berbagai negara seperti Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Thailand.

Berdasarkan hasil pendalaman serta masukan para ahli, perampasan harta ini tidak diberlakukan secara sembarangan.

Aturan ini secara khusus menyasar tindak pidana bermotif ekonomi yang merugikan keuangan negara serta berdampak serius bagi masyarakat.

Berikut adalah rincian 13 jenis tindak pidana yang masuk dalam sasaran RUU Perampasan Aset.

Daftar pertama mencakup tindak pidana korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, serta perdagangan orang.

Selain itu, aturan ini juga membidik tindak pidana penyelundupan manusia dan penyelundupan senjata, amunisi, serta bahan berbahaya.

Sasaran lainnya meliputi pelanggaran hukum di bidang kehutanan, lingkungan hidup, perpajakan, perbankan, dan perasuransian.

Daftar tersebut ditutup dengan tindak pidana di sektor pertambangan serta bidang kelautan dan perikanan.

Kehadiran pengklasifikasian ini diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang efektif untuk memulihkan kerugian negara.

Regulasi tersebut dirancang khusus untuk menindak kejahatan terorganisasi serta kejahatan kerah putih di Indonesia.