Komisi III DPR RI mengungkap ada 13 jenis tindak pidana yang diatur dalam RUU Perampasan Aset.

Daftar tersebut disusun setelah mempertimbangkan saran dari para ahli hukum mengenai perlunya pembatasan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa perumusan ini melibatkan riset mendalam serta perbandingan aturan dari sejumlah negara lain.

Para ahli menyarankan agar jenis pelanggaran yang diatur sebaiknya memiliki motif ekonomi atau dampak luas bagi masyarakat.

Pihaknya berkomitmen untuk merancang aturan yang efektif, berkeadilan, serta memberikan kemanfaatan hukum secara luas.

Berikut adalah rincian lengkap 13 tindak pidana yang masuk dalam daftar perampasan aset tersebut.

Pertama, tindak pidana korupsi yang selama ini menjadi sorotan utama penegakan hukum di tanah air.

Kedua, tindak pidana narkotika dan psikotropika yang tergolong dalam kejahatan lintas batas yang serius.

Ketiga, tindak pidana terorisme yang mengancam keamanan serta ketertiban umum masyarakat.

Keempat, tindak pidana penyelundupan manusia yang kerap melibatkan sindikat terorganisasi.

Kelima, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.

Keenam, berbagai pelanggaran hukum di bidang kehutanan yang merugikan kekayaan alam.

Ketujuh, tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang berdampak buruk pada ekosistem.

Kedelapan, tindak pidana di bidang perpajakan yang berkaitan langsung dengan pendapatan negara.

Kesembilan, segala bentuk kejahatan di bidang perbankan yang menyangkut stabilitas finansial.

Kesepuluh, tindak pidana di bidang perasuransian yang melibatkan dana publik.

Kesebelas, pelanggaran hukum di bidang pertambangan yang merusak sumber daya mineral.

Keduabelas, tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yang merugikan kekayaan maritim.

Ketigabelas, tindak pidana perdagangan orang yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi serius.