Habib Rizieq Syihab melontarkan seruan tegas terkait pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di tanah air.

Ia menilai bahwa praktik korupsi bukan sekadar masalah pelanggaran hukum keuangan negara semata.

Persoalan tersebut juga berdampak langsung terhadap kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar seluruh rakyat.

Menurut pandangannya, apabila korupsi dapat diberantas habis tanpa sisa, potensi pendapatan negara akan meningkat drastis.

Ia menyebutkan bahwa setiap warga negara berpotensi memperoleh alokasi dana senilai Rp20 juta per bulan secara gratis.

Besaran angka tersebut merefleksikan potensi kekayaan nasional yang selama ini tergerus oleh kebocoran anggaran.

Pendapatan yang lebih besar diyakini mampu memperluas ruang masyarakat untuk membiayai pendidikan anak dan layanan kesehatan.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk tidak membiarkan para pelaku korupsi berkeliaran.

Seruan keras pun disampaikan agar seluruh koruptor segera diseret ke pengadilan dan dijatuhi hukuman mati.

Di sisi lain, desakan penanganan korupsi yang tegas juga menjadi fokus utama aksi massa demonstrasi baru-baru ini.

Massa aksi sempat mendatangi kompleks parlemen dan menemui sejumlah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen dari para pimpinan dewan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Pengesahan aturan hukum tersebut ditargetkan akan rampung paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026.