Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meminta DPR RI bersama pemerintah agar tidak memaksakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan rampung dalam tempo dua bulan.

Desakan tersebut mengemuka setelah DPR menetapkan RUU Ketenagakerjaan sebagai hak inisiatif dalam rapat paripurna yang berlangsung pada 27 Agustus 2026.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa pembahasan regulasi ini praktis hanya menyisakan waktu selama dua bulan, yakni sepanjang September hingga Oktober 2026.

Tenggat waktu yang ketat itu merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024 yang harus ditaati oleh para pembuat kebijakan.

Menurut Said, durasi dua bulan dinilai terlalu singkat untuk merampungkan undang-undang yang memuat banyak kepentingan berbeda antara pekerja dan pengusaha.

Sejumlah isu krusial berpotensi memicu perdebatan panjang, mulai dari masalah pengupahan, pemutusan hubungan kerja, pesangon, hingga sistem pekerja alih daya.

Selain itu, perdebatan juga diprediksi merambah ke aspek pekerja kontrak, tenaga kerja asing, aturan jam kerja, hingga penerapan sanksi bagi perusahaan.

Perbedaan kepentingan yang tajam antara buruh dan pemilik modal membuat proses penyusunan undang-undang ini mustahil dilakukan secara tergesa-gesa.

Said lantas membandingkan dinamika tersebut dengan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang memakan waktu hingga enam tahun lamanya.

Pengalaman empiris tersebut membuktikan bahwa menyatukan berbagai kepentingan yang terpolarisasi di sektor ketenagakerjaan bukanlah perkara mudah.

Walau demikian, pihak serikat pekerja tetap berharap agar RUU tersebut dapat disahkan secara resmi pada bulan Oktober 2026 mendatang.

Namun, mereka mewanti-wanti agar proses pembahasan tidak dilakukan secara serampangan hanya demi mengejar tenggat waktu yang sempit.

Jika target waktu dua bulan tidak terpenuhi, ia menyarankan agar pemerintah dan DPR menempuh jalur konstitusional yang telah diatur.

Opsi konstitusional tersebut mengacu pada ketentuan Mahkamah Konstitusi agar aturan lama tetap berlaku hingga undang-undang baru selesai dibentuk.

KSPI dengan tegas menolak percepatan pembahasan yang berisiko melahirkan produk hukum yang justru merugikan hak-hak kaum buruh.

Meski meminta pembahasan yang cermat, koalisi buruh tetap mendorong agar seluruh pihak berupaya maksimal memenuhi target pengesahan pada Oktober.