Pemerintah memberikan relaksasi kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor dari kegiatan pengelolaan dan pengolahan Sumber Daya Alam.

Relaksasi ini ditujukan khusus bagi para eksportir sektor pertambangan tertentu yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Aturan tersebut tertuang di dalam Pasal 18A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026.

Melalui aturan baru ini, eksportir dapat memperoleh fasilitas penempatan paling sedikit 30% DHE SDA.

Jangka waktu penempatan tersebut ditetapkan paling singkat selama tiga bulan.

Ketentuan ini tentu berbeda dari aturan umum DHE SDA nonmigas yang mewajibkan penempatan sebesar 100% selama 12 bulan.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan penjelasan tersebut di Jakarta.

Kriteria Negara dan Persyaratan Eksportir

Pemerintah telah menetapkan lima negara yang memenuhi kriteria Pasal 18A.

Kelima negara tersebut meliputi Amerika Serikat, Tiongkok, Hong Kong, Australia, serta Kanada.

Penetapan ini didasarkan pada nilai investasi terbesar serta perjanjian perdagangan bilateral dengan Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2026, eksportir harus memenuhi tiga persyaratan kumulatif.

Syarat tersebut meliputi bentuk badan usaha Perseroan Terbatas yang bergerak di sektor pertambangan.

Eksportir juga harus memiliki sekurang-kurangnya satu pemegang saham dari negara yang telah ditetapkan.

Porsi kepemilikan saham dari pemegang saham tersebut minimal harus sebesar 10%.

Data Pemberitahuan Pabean Ekspor menunjukkan terdapat 64 Nomor Pokok Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tersebut.

Daftar eksportir yang memenuhi syarat akan direviu secara berkala setiap bulannya.

Pemerintah juga telah menetapkan 15 bank devisa untuk mendukung pelaksanaan fasilitas penempatan dana ini.