Rencana konsolidasi perusahaan asuransi umum di bawah ekosistem Danantara saat ini sedang dalam tahap kajian mendalam.

Langkah strategis tersebut diarahkan untuk meningkatkan sinergi, skala usaha, kapabilitas, serta tata kelola yang lebih baik.

Presiden Direktur PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, Adi Pramana, menyatakan bahwa proses tersebut masih memerlukan evaluasi menyeluruh.

Menurut Adi, bentuk maupun struktur konsolidasi belum ditetapkan secara resmi hingga saat ini.

Penentuan model yang akan diterapkan masih menunggu hasil analisis dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan regulator.

Dalam proses kajian tersebut, pihak Danantara menggunakan kinerja keuangan dan operasional berbasis PSAK 117 sebagai acuan penilaian.

Standar akuntansi itu telah diterapkan secara efektif di industri asuransi sejak awal Januari 2025.

Penggunaan standar tersebut memberikan dasar penilaian yang transparan, konsisten, dan dapat diperbandingkan antarperusahaan.

Melalui pendekatan ini, konsolidasi diharapkan mampu menciptakan ekosistem bisnis yang lebih efisien dan optimal.

Sebelumnya, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria menyoroti pentingnya penguatan tata kelola untuk menghindari risiko investasi.

Program penataan BUMN yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto juga telah memangkas sekitar 250 entitas guna menghasilkan efisiensi biaya.

Penguatan Tata Kelola Lewat Standar Keuangan

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, sebelumnya menekankan bahwa transformasi pada institusi keuangan harus berfokus pada penguatan tata kelola guna mencegah terjadinya masalah investasi di masa mendatang.

Pengelolaan yang seimbang antara liabilitas dan investasi menjadi kunci penting agar perusahaan tidak terekspos pada risiko yang terlalu besar.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto sempat menyampaikan bahwa program penataan badan usaha milik negara telah berhasil memangkas ratusan entitas hingga pertengahan tahun 2026.

Kebijakan tersebut terbukti mampu memberikan dampak signifikan berupa efisiensi biaya operasional secara menyeluruh bagi negara.