Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pihak China telah menerima informasi mengenai langkah Kementerian Keuangan.

Langkah tersebut berkaitan dengan pengambilalihan saham Kereta Cepat dari konsorsium BUMN PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC.

Airlangga menilai respons dari pihak China tergolong positif karena dianggap sebagai bagian dari upaya penyelesaian masalah keuangan proyek tersebut.

Skema Penanggungan Utang

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa skema penanggungan utang yang dimiliki KCIC kini berada di bawah kewenangan kementerian.

Rincian mengenai skema pembayaran utang proyek kereta cepat tersebut akan diatur langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono turut memantau proses restrukturisasi keuangan tersebut.

Pemerintah memastikan bahwa pengalihan saham ini tidak berarti utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung langsung dibebankan ke anggaran negara.

Saham KCIC nantinya akan dikelola oleh salah satu Special Mission Vehicle atau SMV di bawah Kementerian Keuangan sesuai rencana.

Proses pengalihan kepemilikan saham tersebut sedang dipercepat agar dapat diselesaikan sesuai target pada pertengahan September mendatang.

Peran Lembaga Khusus Pembiayaan

Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pengelolaan saham tersebut akan diserahkan kepada salah satu Special Mission Vehicle atau SMV di bawah Kemenkeu.

Lembaga khusus ini bertugas mendukung pembiayaan pembangunan dan investasi tanpa harus membebani anggaran pendapatan dan belanja negara secara langsung.

Sejumlah lembaga yang masuk dalam kategori SMV meliputi PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, hingga PT Sarana Multigriya Finansial.

Dengan menggunakan mekanisme tersebut, kemampuan keuangan lembaga khusus ini dinilai memadai untuk mengelola aset proyek transportasi tanpa suntikan dana pemerintah.

Kepemilikan saham Indonesia di KCIC yang sebelumnya berada di bawah konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia akan dialihkan sepenuhnya melalui skema ini.

Konsorsium BUMN tersebut sebelumnya beranggotakan PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, serta PT Perkebunan Nusantara.

Sementara itu, sisa kepemilikan sebesar empat puluh persen tetap dipegang oleh pihak konsorsium asal China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

Pemerintah menargetkan seluruh proses pengalihan kepemilikan saham ini dapat diselesaikan dengan cepat pada pertengahan bulan September.