Kementerian Ketenagakerjaan membantah isu yang menyatakan pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Pemerintah menegaskan bahwa lembaga pengelola resmi untuk dana tersebut belum ditetapkan hingga saat ini.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar.

Kemnaker memastikan pihaknya tidak pernah menyatakan Danantara maupun Kemnaker akan bertindak sebagai pengelola dana.

Ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Aturan pelaksanaan undang-undang tersebut masih membutuhkan regulasi turunan yang saat ini belum ditetapkan secara final.

Penyusunan aturan pelaksanaan tersebut akan dimulai dengan penjaringan aspirasi serta konsultasi publik.

Proses konsultasi akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk kalangan pengusaha dan pekerja atau buruh.

Pembahasan komprehensif diperlukan agar aturan pelaksanaannya dapat melindungi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.

Aturan pelaksanaan nanti akan mengatur berbagai aspek teknis mulai dari tata kelola hingga mekanisme pertanggungjawaban.

Kemnaker mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terkonfirmasi mengenai kebijakan tersebut.

Setiap perkembangan kebijakan ketenagakerjaan akan diumumkan resmi setelah proses perumusan selesai sesuai ketentuan.