Partai Buruh mendorong pemerintah agar menunjuk BPI Danantara sebagai pengelola dana cadangan pesangon buruh.

Kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan terdapat tiga opsi lembaga yang berpotensi mengelola dana besar itu.

Tiga opsi tersebut meliputi Danantara, BPJS Ketenagakerjaan, serta pembentukan lembaga pengelola baru.

Danantara dinilai sebagai pilihan paling realistis karena tidak memerlukan revisi undang-undang baru.

Pengelolaan melalui BPJS Ketenagakerjaan dinilai berat sebab membutuhkan revisi Undang-Undang SJSN.

Sementara itu, pembentukan lembaga baru dianggap tidak efisien karena memerlukan anggaran serta waktu yang besar.

Hingga saat ini, Presiden belum mengambil keputusan resmi terkait lembaga yang akan ditunjuk.

Masyarakat diingatkan agar tidak khawatir karena negara tetap menjadi penjamin utama dalam sistem jaminan sosial.

Alasan Penolakan Opsi Lembaga Lain

Said Iqbal menjelaskan bahwa program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan saat ini masih terbatas pada lima program utama saja.

Sementara itu, dana cadangan pesangon merupakan kewajiban pengusaha yang membutuhkan skema iuran baru di luar pembukuan perusahaan yang sudah ada saat ini.

Lebih lanjut, pembentukan lembaga pengelola baru dinilai tidak efisien karena memakan biaya operasional dan waktu yang besar untuk rekrutmen sumber daya manusia hingga tingkat kabupaten dan kota.

Said juga menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan Danantara sebagai pengelola tunggal karena keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden.