Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia membantah isu yang menyebutkan pihaknya ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon pekerja.

Tim Komunikasi Danantara menegaskan lembaga itu tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan dari pemerintah untuk mengelola dana tersebut.

Pernyataan itu disampaikan melalui keterangan resmi pada Minggu (15/11), merespons pemberitaan yang beredar.

Kemnaker juga bantah kewajiban setor ke Danantara

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga membantah informasi yang menyebut pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Danantara.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola dana tersebut.

Ia menyatakan informasi soal kewajiban setor ke Danantara tidak benar dan belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga pengelola.

Menurut Indah, ketentuan Dana Cadangan Pesangon dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih memerlukan peraturan pelaksanaan.

Sejumlah aspek teknis belum final, termasuk mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi pengelola, dan pertanggungjawaban.

Kemnaker menyebut penyusunan aturan pelaksanaan akan diawali penjaringan aspirasi atau konsultasi publik dengan pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan lain.

Danantara menyatakan menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak pekerja, termasuk melalui pengaturan dana cadangan pesangon.