Danantara Indonesia secara tegas membantah kabar yang menyebutkan lembaga tersebut ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon pekerja.

Klarifikasi ini dirilis setelah muncul pemberitaan yang mengaitkan Danantara dengan kebijakan kewajiban perusahaan menyediakan dana khusus pesangon.

Kebijakan penyediaan dana cadangan tersebut sendiri direncanakan mulai diterapkan oleh pemerintah pada bulan Oktober 2027 mendatang.

Namun, pihak Danantara menyatakan bahwa institusinya sama sekali tidak pernah memperoleh penunjukan resmi untuk menjalankan fungsi pengelolaan dana itu.

Melalui keterangan tertulis pada hari Sabtu, Tim Komunikasi Danantara Indonesia menyampaikan bahwa mereka menghormati langkah perlindungan hak pekerja.

Meski mendukung tujuan perlindungan pekerja, pihak lembaga memisahkan sikap dukungan tersebut dari pemberitaan mengenai penunjukan resmi.

Penghormatan terhadap kebijakan pemerintah ditegaskan tidak bisa diartikan sebagai bentuk keterlibatan operasional dalam pengelolaan dana pesangon.

Pihak Danantara kembali mengulang penegasan bahwa informasi penugasan yang beredar tidak sesuai dengan status penugasan yang sebenarnya.

Penyebutan nama lembaga sebagai calon pengelola tersebut dinilai tidak menunjukkan adanya keputusan atau mandat resmi dari pemerintah.

Dengan penjelasan itu, informasi keterlibatan lembaga dipastikan tidak mencerminkan adanya penetapan resmi yang sah dari pemerintah.